oleh

KUPA-PPAS 2018 Resmi Ditandatangani Wali Kota dan DPRD Kota Bekasi

TENTANGBEKASI.COM – Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2018 resmi ditandatangani oleh Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Bekasi, Rahmat Effendi dan Tumai, di DPRD Kota Bekasi, Senin (1/10/2018).

Dalam rapat itu turut hadir Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, para Wakil Ketua DPRD, para Ketua Komisi dan Anggota DPRD Kota Bekasi, Pj. Sekretaris Daerah, Widodo Indrijanto, unsur Muspida, dan para SKPD.

Dalam sambutannya Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi memaparkan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dalam perubahan, antara lain :

1. Asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2018 perlu disesuaikan dengan Silpa hasil audit BPK RI.

2. Adanya perubahan asumsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang perlu di antisipasi, sehingga diharapkan tidak berpengahruh terhadap kebutuhan pendanaan belanja daerah.

3. Perubahan atau pergeseran belanja program kegiatan karena terjadi perubahan target kinerja yang akan di capai pada tahun 2018.

4. Koreksi bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat, sehingga harus diadakan perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2018.

5. Perubahan asumsiĀ  yang mendasari perhitungan kebutuhan belanja antara lain jumlah aparatur dan cakupan layanan.

Secara makro berdasarkan kondisi APBD 2018 komponen pendapatan terkoreksi secara kumulatif sebesar Rp 258,39 Miliar menjadi Rp 5,127 Triliun dibandingkan pada anggaran murni 2018 sebesar Rp 5,386 Triliun, dimana PAD dari Rp 2,341 Triliun terkoreksi sebesar Rp 150,125 Miliar menjadi Rp 2,281 Triliun. Dana perimbangan dari Rp 1,678 Triliun lebih bertambah Rp 1,943 Miliar menjadi Rp 1,680 Triliun, lain- lain pendapatan yang sah mengalami koreksi sebesar Rp 110,215 Miliar dari Rp 1,276 Triliun lebih menjadi Rp 1,166 Triliun lebih.

Pada penyampaian KUPA-PPAS perubahan anggaran 2018, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertambah sekitar Rp 102,515 Miliar melaui intensifikasi sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga diharapkan realisasi penerimaan dari PBB akan melebihi target sebesar Rp 125 Miliar atau 36,7 persen untuk melakukan percepatan realisasi PAD hingga akhir tahun 2018, diantaranya diarahkan pada upaya penyempurnaan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah mengikutkan unsur Kejari dalam penagihan PBB.

Pria yang karib disapa Pepen menambahkan, disamping komponen belanja daerah perubahan 2018 secara keseluruhan mengalami koreksi kumulatif sebesar Rp 137,613 Miliar lebih dari semula Rp 5,864 Triliun lebih menjadi Rp 5,727 Triliun yang meliputi:

A. Belanja langsung meningkat sebesar Rp 117,482 Miliar lebih dari Rp 3,396 Triliun lebih, diantaranya digunakan untuk penambahan program Kartu Sehat, pemenuhan gaji dan tunjangan TKK dan GTK.

B. Belanja tidak langsung terkoreksi sebesar Rp 258,096 Miliar dari Rp 2.468 Triliun lebih, diantaranya dengan mengurangi belanja pegawai menyesuaikan jumlah aparatur yang memasuki masa pensiun serta penyesuaian pemberian tunjangan penambah penghasilan bagi seluruh ASN Kota Bekasi.

Kondisi anggaran pembiayaan tahun 2018 menggambarkan adanya koreksi Silpa tahun anggaran 2107 hasil audit oleh BPK RI, maka perubahan kebijakan pembiayaan daerah difokuskan pada optimalisasi penerimaan piutang pendapataan pada sektor retribusi dan pajak sebelum tahun 2108 sebesar Rp 343.402 Miliar lebih untuk mengantisipasi kebutuhan pendanaan belanja daerah, sehingga APBD tahun anggaran 2018 menjadi anggaran berimbang.

Ia berharap, agar seluruh pejabat daerah dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan memiliki sikap optimistis untuk terwujudnya Kota Bekasi yang cerdas, kreatif, maju, sejahtera dan ihsan.

(red/tb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed