oleh

Soal SIM Seumur Hidup, Begini Kata Kapolres Bekasi

TENTANGBEKASI.COM – Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Indarto angkat suara soal adanya pernyataan politik perihal Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.

Menurut Indarto, pernyataan tersebut tidak memiliki dasar dan pengetahuan tentang fungsi SIM itu sendiri. Bahkan, ia menilai, pernyataan soal SIM seumur hidup merupakan program tanpa konsep.

“Soal SIM seumur hidup ? Itu menunjukan ketidaktahuan yang bersangkutan soal SIM itu apa. Dan jelas menunjukan programnya hanya sekedar program tanpa konsep jelas,” ujar Indarto melalui Group WhatsApp Jurnalis & Kepolisian Bekasi, Jumat (23/11/2018).

Indarto menjelaskan, SIM dibuat berdasarkan adanya kualifikasi. Hal tersebut barang tentu berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang bersifat prakualifikasi dan bisa diberlakukan seumur hidup.

“SIM itu kualifikasi. Beda dengan KTP. Artinya, yang tidak prakualifikasi mengemudi tidak boleh punya SIM,” imbuhnya.

Indarto pun menganalogikan, bagaimana mungkin seseorang yang sudah lanjut usia, misalnya berusia 80 tahun, memiliki SIM. Padahal, kondisi fisik dan psikisnya sudah tidak mampu lagi mengemudi.

“Bagaimana mungkin orang tua umur 80 tahun punya SIM ? Padahal jelas, fisik dan psikisnya tidak mampu lagi mengemudi. Prihatin ada pemikiran yang seperti itu (SIM seumur hidup),” pungkas Indarto.

Sebelumnya, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu (TPP) PKS Almuzzammil Yusuf mengatakan akan memperjuangkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup yang bertujuan untuk mengurangi beban rakyat.

“Untuk mengurangi beban rakyat yang semakin berat, dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik dan harga pangan yang melambung, PKS memperjuangkan RUU Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup,” ujar Almuzzammil di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Kamis (22/11/2018).

Pajak sepeda motor yang dimaksud PKS yakni pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bea balik nama kendaraan bermotor (PBBNKB), Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan biaya administrasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk sepeda motor ber-cc kecil.

“Kebijakan ini akan meringankan beban hidup rakyat. Data-data menunjukkan beban hidup rakyat semakin berat karena tarif dasar listrik naik dan harga beras kualitas medium yang terus naik. Pengurangan beban sekecil apapun, termasuk misalnya pengurangan pajak (tax cuts) dan pembayaran SIM hanya sekali seumur hidup akan disambut rakyat dengan gembira,” pungkas Muzzammil.

(ega/tb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed