oleh

Tiap Tahun Bekasi Alami Kekeringan ?

-Bekasi-181 views

TENTANGBEKASI.COM – Bencana Kekeringan di Kabupaten Bekasi menjadi momen rutin setiap tahunnya. Selain faktor cuaca (kemarau), dan kontur tanah yang kering dan datar. Kekeringan ini juga ditenggarai adanya eksploitasi air tanah yang besar-besaran yang berdampak pada minimnya volume air bawah tanah.

Staf Bidang Kemanusiaan Mahamuda Bekasi Asep Sopyan menjelaskan, sedikitnya ada ribuan pelaku industri yang terdapat di 10 kawasan industri yang berdiri kokoh di Kabupaten Bekasi. Belum lagi yang berdiri tegak diluar kawasan Industri.

“Bekasi ini kota Industri, mereka pelaku industri baik rumahan maupun pabrikan pasti menggunakan air untuk kebutuhan komersil. Baik yang bersumber dari PDAM, air permukaan, air tanah maupun WTP (water treatmen plant) swasta,” jelas Asep.

Dijelaskan Asep, pelaku industri yang telah mengantongi ijin pengusahaan air tanah pada tahun 2018, ada sekitar 300 perusahaan lebih, padahal jumlah pelaku industri menurut data BPS Kabupaten Bekasi tahun 2018, hingga 2016, jumlah industri di wilayah ini sebanyak 231.042.

“Asumsi saya hal ini sangat tidak masuk akal, dari 200.000 lebih pelaku industri di Kabupaten Bekasi. Baru 300-an yang memiliki ijin penggunaan air tanah. Artinya masih banyak pelaku usaha yang mengeksploitasi akr tanah secara besar-besaran, sehingga berdampak pada minimnya ketersediaan air tanah dan kekeringan,” bebernya.

Bicara soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor penggunaan air tanah setiap tahunnya, lanjut Asep, bahwa pada tahun 2016 pajak air tanah Kabupaten Bekasi dari target Rp. 4.500.000.000 terealisasi sebanyak Rp. 4.196.627.160 atau 93,26% sedangkan tahun 2017 dengan target Rp. 4.500.000.000 terealisasi hanya Rp. 3.651.828.298 atau 81,15%, dan pada tahun 2018 pajak air tanah ini pun ditarget sama sebesar Rp. 4.500.000.000 dan terealisasi Rp. 4.184.790.385 atau 93%.

“Potensi pendapatan dari sektor pajak air tanah masih terbilang minim. Selama 3 tahun ini targetnya statis hanya Rp 4,5 Milliar namun tak pernah tercapai target. Di Kota Bekasi saja sudah mencapai belasan milliar target PAD-nya. Artinya ada kelalaian dari SKPD terkait dalam penegakkan amanah Perda Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2018, tentang pajak daerah dan Pergub Nomor 50 tahun 2017. Karena hal ini sangat berkorelasi pada lost-nya penggunaan air tanah yang cenderung minim saat-saat ini,” tutur Asep.

Perlu diketahui bahwa bencana kekeringan ini terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Bekasi. Berbagai pihak terus mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi untuk memberikan dan menjalankan solusi jangka panjang, selain menjalankan program jangka pendek seperti pemberian air bersih kepada korban kekeringan.

(ayi/tb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed