oleh

Kanwil DJP Jabar Pidanakan Empat Pelaku Pajak

-Nasional-33 views

TENTANGBEKASI.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat II pidanakan empat orang pelaku perpajakan di wilayah kerjanya.

Keempat pelaku tersebut pun sudah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman denda dengan total Rp12,2 miliar dan pidana kurungan selama satu tahun.

Kepala Kanwil DJP Jabar II, Yoyok Satiotomo mengatakan, vonis tersebut merupakan peringatan bagi para pelaku tindak pidana perpajakan lainnya dan para wajib pada umumnya untuk tertib dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Keempat pelaku pidana masing-masing yakni, A yang berdomisili di Cirebon, dijatuhi hukuman pidana selama satu tahun dan pidana denda sejumlah Rp 4.263.239.940 melalui ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan,” ungkap Yoyok saat menyampaikan pemaparannya pada kegiatan Media Gathering Kanwil DJP Jawa Barat II di Hotel Horizon Bekasi, Senin (8/7/2019).

Selain itu, ketiga terdakwa lainnya, yakni AN dijatuhi hukuman pidana penjara selama satu tahun dan 6 bulan, AY dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 bulan, dan RS dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun dan empat bulan. Bahkan, masing-masing dijatuhi pidana denda sekitar Rp 8 Miliar.

Ia pun menambahkan, Direktorat Jenderal Pajak melalui dukungan POLRI dan Kejaksaan, akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan guna mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN.

“Saya berharap, penegakan hukum yang tegas tersebut bisa menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi main-main dengan hukum perpajakan di Indonesia,” harapnya.

Lebih lanjut, Yoyok pun meminta kepada masyarakat untuk bisa membayarkan wajib pajak dan segera melaporkan SPT-nya dengan benar, jelas dan lengkap untuk menghindarkan diri dari pengenaan sanksi perpajakan.

“Masih ada waktu bagi wajib pajak untuk membetulkan atau melaporkan jika masih belum sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum tindakan penegakan hukum dilakukan Ditjen Pajak,” pungkasnya.

(ega/tb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed