oleh

Mahasiswa : Disdamkar Diduga ‘Malas’ Genjot PAD

-Bekasi, Headline-141 views

TENTANGBEKASI.COM – Kewajiban pengelola bangunan gedung akan sistem proteksi kebakaran selain bertujuan untuk keselamatan pengguna bangunan dan menghindari adanya kerugian materil, ternyata juga dapat menjadi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi itu didapat dari sektor retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Berdasarkan data dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bekasi pada tahun 2017, PAD sektor ini ditarget sebesar Rp. 500.000.000,- namun hanya terealisasi Rp.197.106.440,- atau 39.42%. Lalu pada Tahun Anggaran 2018 target dikurangi 40% yaitu hanya Rp. 300.000.000,- terealisasi Rp.152.496.000,- atau 50.83%. Dan untuk Tahun Anggaran tahun kemarin (2019), Disdamkar ditarget sebesar Rp. 400.000.000,- dan terealisasi Rp. 382.500.500 atau 95,63%

Fungsionaris Mahamuda, Firman Setiaji Bekasi mengatakan, bahwa
potensi PAD dari jenis retribusi jasa umum ini, sangatlah potensial mengingat Kabupaten Bekasi adalah daerah dengan predikat Kawasan Industri terbesar se -Indonesia yang didalamnya terdapat lebih dari 6.700 Perusahaan.

“Setiap bangunan gedung diwajibkan adanya sistem proteksi kebakaran atau minimal adanya alat pemadam kebakaran. Bayangkan di Bekasi ini kan ada 6.700 perusahaan lebih, yang pastinya bangunan gedungnya lebih dari angka itu (6.700). Sebab mayoritas Perusahaan memiliki lebih dari 1 gedung. Lalu ribuan minimarket berjamur, pom bensin ada 50 lebih, puluhan Hotel, dan puluhan tower apartemen yang sudah berdiri. Masa PAD-nya cuma segitu setiap tahunnya? Apa bukan males namanya?,” tanya Firman.

Pria yang juga mahasiswa jurusan Arsitektur Universitas Pelita Bangsa ini juga menjelaskan, bahwa didalam Perda nomor 1 tahun 2017 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Bahwa pemeriksaan alat pemadam kebakaran seperti Sprinkler dikenakan biaya Rp. 2.000/titik sedangkan Apar dikenakan biaya terkecil Rp. 5.000/titik dan terbesar Rp. 9.000/titik. Sedangkan jenis Hydran Rp. 20.000/titik, lalu Selang + Nozzle tarif 1 roll nya Rp. 10.000 dan lain-lain.

“PermenPU 25 dan 26 tahun 2008, serta PermenPU 20 tahun 2009 mengatur tekhnis proteksi kebakaran, belum lagi Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan bahaya kebakaran,” terangnya.

Selain itu, ia berharap kepada DPRD Kabupaten Bekasi agar menyesuaikan tarif retribusi, mengingat Retribusi Pemeriksaan dan/atau pengujian alat-alat pemadam Kebakaran berlaku sejak 2011. Padahal didalam ketentuan undang-undang nomor 28 tahun 2009 harus adanya penyesuaian tarif setiap 3 tahun.

“Tarif retribusi APAR khususnya dan tarif retribusi lainnya sudah tidak relevan. Pasal 155 undang-undang 28 tahun 2009 mengamanatkan tarif retribusi ditinjau kembali, paling lama 3 tahun sekali. Dewan harus tindak lanjuti hal ini. Karena PAD berorientasi pada besaran APBD dan pastinya untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” harap Firman. (red/tb)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed